Ekonomi Maritim Dilupakan, Menteri Kasih Solusi untuk Perbaikinya

BATAM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengakui hambatan dalam pembangunan ekonomi biru di Indonesia.

Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan utama, mencapai 11,02% dibandingkan dengan 8,67% di daerah non-pesisir.

Masalah sampah plastik menjadi ancaman serius terhadap ekosistem laut dan sungai, dengan total 12,87 juta ton per tahun, dan 72% tidak terolah dengan baik.

Baca juga: Nekad! PSI Mau Jadikan Jateng Kebun Mawar, Ini Tanggapan PDI Perjuangan

Kontribusi sektor maritim terhadap PDB masih rendah, hanya 7%, meskipun Indonesia memiliki potensi besar. Perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, berdampak negatif pada ekosistem laut dan daerah pesisir, termasuk terumbu karang dan habitat laut.

“Makanya di sasaran pembangunan nilai tukar wilayah pesisir, nelayan kita dorong untuk lebih besar,” kata Suharso dalam Indonesia Development Forum 2023 di Batam, Senin, 18 Desember 2023 dikutip dari Kontan.

Kementerian PPN/Bappenas merespon tantangan ini dengan menyusun Indonesia Blue Economy Roadmap Edisi II, dengan empat pilar utama: amanat laut yang sehat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan bersama, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keseluruhan.

“Suhu air laut meningkat tentu akan merusak kita punya terumbu karang dan air laut tidak lagi asin tapi sedikit asam akibatnya hewan yang ada cangka menjadi bahaya bahkan rumput laut bisa beracun,” jelas Suharso.

Peta jalan ini bertujuan meningkatkan luas kawasan konservasi menjadi 30%, mencapai 97,5 juta ha, dan meningkatkan kontribusi PDB hingga 15%.

Baca juga: Ditunggu-tunggu! Ini Jawaban Ganjar Pranowo Soal Pemerintahan Jokowi

Tinggalkan komentar