Pernyataan Bawaslu DKI Soal Kegiatan Deklarasi Paslon dari Perangkat Desa

JAKARTA – Bawaslu DKI Jakarta meminta klarifikasi terkait acara “Deklarasi Nasional Desa Bersatu Untuk Indonesia Maju” yang dihadiri oleh calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa acara awalnya direncanakan sebagai deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun diubah menjadi silaturahmi nasional mendekati hari penyelenggaraan.

Keputusan ini diambil setelah pertimbangan dan koordinasi, meskipun detail pertimbangan tidak diungkapkan.

Baca juga: Nekad! PSI Mau Jadikan Jateng Kebun Mawar, Ini Tanggapan PDI Perjuangan

Bawaslu DKI menyatakan dalam siaran pers bahwa meskipun acara tidak resmi diadakan sebagai deklarasi, terdapat unsur-unsur seperti nametag dan narasi MC yang bersifat deklarasi dan keberpihakan kepada peserta pemilu pasangan calon nomor urut 2.

“Tidak ada acara deklarasi, walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat di antaranya nametag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi dan keberpihakan kepada peserta pemilu pasangan calon nomor urut 2,” demikian bunyi siaran pers Bawaslu DKI Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.

Baca juga: Cawapres Gibran Tak Penuhi Ajakan Debat Mahasiswa soal Putusan MK

Sejumlah pihak termasuk Ketua Panitia Kegiatan Desa Bersatu dan Sekretaris APDESI dimintai klarifikasi. Mereka mengakui kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan deklarasi.

Bawaslu DKI menyimpulkan bahwa para kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI, Reki Putera Jaya, menyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang hadir melanggar Pasal 29B dan 51B UU 6/2014 setelah klarifikasi dari berbagai pihak.

Baca juga: Polisi Ungkap Fakta Baru Di Kasus Pemerasan Firli kepada SYL

Tinggalkan komentar